Ia menambahkan bahwa pembaruan sistem pendataan ini dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan hanya masyarakat yang berhak yang menerima bantuan.
“Ini untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pendataan, supaya ke depan orang yang menerima bantuan sosial adalah mereka yang berhak. Yang tidak berhak tidak boleh menerima,” ujarnya.
Bodewin juga menyoroti persoalan ego sektoral yang selama ini menjadi kendala dalam pendataan sosial ekonomi. Selama ini, masing-masing instansi memiliki data sendiri-sendiri, sehingga sering terjadi perbedaan dan ketidaksinkronan data.
“Selama ini kita terkendala dengan ego sektoral. Data ini masing-masing dengan datanya sendiri-sendiri, tapi sekarang harus terintegrasi dan terpadu menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi dasar kebijakan,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Turut hadir Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Transformasi Digital Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh 25 kepala pemerintah provinsi dan 41 kepala pemerintah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. *
