AMBON, arikamedia.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Dessy Hallauw menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang dianggap mengabaikan rekomendasi resmi DPRD terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) di samping Terminal Amplas.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Dessy Hallauw, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya menerima kedatangan para pedagang PKL yang menyampaikan hasil pertemuan mereka bersama pihak Pemkot beberapa hari lalu.
Dalam pertemuan tersebut, para pedagang disebut didesak untuk segera mengosongkan lokasi paling lambat awal Agustus 2025, hal ini disebutkan tanpa melibatkan Komisi II DPRD yang sejak awal telah menangani persoalan ini.
“Kami cukup kecewa. Kami sudah pernah menerima para pedagang pada 9 atau 10 Juni, dan saat itu kami juga sudah duduk bersama pihak Indag dan PT Modern Multiguna. Hasil rapat itu menghasilkan rekomendasi resmi yang kami keluarkan tanggal 11 Juni, tapi nyatanya, Pemkot tetap bergerak sendiri tanpa melibatkan kami,” ungkap Hallauw saat diwawancarai diruang kerjanya usai pertemuan dengan PKL, Kamis, (26/06/2025).
Rekomendasi DPRD Kota Ambon saat itu terdiri dari tiga poin penting antara lain, pertama penundaan pembongkaran lapak PKL di samping Amplas hingga akhir tahun 2025. Kedua penyediaan lokasi relokasi yang layak dan representatif bagi para PKL, ketiga, Rehabilitasi Pasar Gotong Royong sebagai lokasi relokasi yang direncanakan.
