Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wadjo menegaskan bahwa dialog tersebut memiliki nilai strategis bagi arah pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini penting karena pertambangan di Maluku tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan eksploitatif. Kita membutuhkan paradigma baru yang menempatkan lingkungan, masyarakat adat, dan keberlanjutan ekonomi sebagai satu kesatuan,” ujar Alhidayat.
Ia menambahkan, DPRD Maluku, khususnya Komisi III, berkepentingan memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, berwawasan lingkungan, serta tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
“Green mining harus dimaknai sebagai komitmen bersama. Bukan hanya soal teknologi ramah lingkungan, tetapi juga kepatuhan hukum, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Dialog ini menjadi ruang penting untuk menyamakan perspektif itu,” tegasnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Maluku, Suleman Letsoin. Ia mengapresiasi inisiatif DPD KNPI Maluku yang dinilainya mampu menghadirkan diskursus kritis dan konstruktif mengenai pertambangan rakyat.
“Saya memberikan apresiasi kepada KNPI Maluku karena berani mengambil peran strategis. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi harus terlibat aktif, terdidik, dan memahami aspek regulasi serta ekonomi hijau,” kata Letsoin.
