Itu jadi tantangan yang sering kita hadapi, lebih jauh disebutkan, kedua soal pendanaan dan kapasitas. Kita tahu, banyak juga rapor pemerintah yang belum memiliki perspektif gender di tengah-tengah masyarakat. Seperti kalau kita mau mendorong pendanaan, atau kapasitas belum punya perspektif karenanya kenapa rencana aksi ini penting.
”Anggaran tidak memadai, Soal data, di satu sisi untuk memperkuat atau mendorong mengadvokasi implementasinya kota butuh data yang terpilah dan terkini dan terintegrasi antar sektor supaya kebijakannya bisa tepat sasaran tapi ini kita belum punya juga. Budaya patriakhi yang kuat, stigma terhadap korban kekerasan seksual juga masih ada. Pandangan terkait perempuan dalam memimpin perdamaian masih seringkali bias,” ungkapnya.
Pengalaman UN Women ketika mendampingi pemerintah soal koordinasi, kebijakannya mungkin secara tertulis di atas kertas sudah sangat baik, tapi kemudian sulit untuk dikoordinasikan ke kementerian lembaga lainnya, atau tidak diterjemahkan secara baik di dalam konteks lokal, sehingga prakteknya di lapangan juga tidak sejalan dengan kerangka yang ada. (AM-29)
