Sepanjang awal 2024, AMAN mencatat ada sebanyak 102 kasus. Adapun rinciannya seperti di sektor pertambangan 25 kasus, kehutanan 39 kasus, perkebunan 22 kasus, pertanian satu kasus pariwisata dua kasus, infrastruktur 10 kasus, energi empat kasus,
“Ini menunjukkan pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya melindungi dan menghormati hak hak Masyarakat Adat yang merupakan mandat konstitusi,” kata dia. (*)