AMBON, arikamedia.id – DPRD Maluku desak penghentian sementara tambang PT Batulicin di Kei Besar, soroti potensi pelanggaran hukum dan risiko ekologis.
Aktivitas tambang milik PT Batulicin di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), kembali menuai sorotan tajam. DPRD Provinsi Maluku melalui rapat gabungan Komisi I dan II, Selasa (08/07/2025), mendesak penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan perusahaan tersebut.
“Material yang diangkut sudah lebih dari 263 ribu ton. Ini bukan angka kecil. Dan semua ini dilakukan tanpa kepastian hukum atas izin lingkungan. Ini sangat berbahaya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu di ruang paripurna DPRD Maluku.
Anggota DPRD Maluku, Al Hidayat Wajo, mempertanyakan legalitas operasi tambang yang dinilainya belum mengantongi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah, namun telah melakukan pengangkutan material dalam jumlah masif.
Ditegaskan Hidayat, kegiatan pertambangan di Kei Besar berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil.
Menurutnya, peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang dinilai pasif dalam merespons persoalan tersebut. Hidayat meminta Biro Hukum Pemprov bersikap tegas dan terbuka terkait siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan lingkungan.
