ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti permasalahan terkait penemuan Pertamax oplosan yang melibatkan PT Pertamina dan sub-holdingnya. Mufti Anam menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak Pertamina tidak cukup untuk menutupi dampak yang dirasakan oleh konsumen.
“Heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka?” ujar Mufti Anam dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina dan Sub-holdingnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3), diutip dari Media Indonesia.
Lebih lanjut, Mufti Anam menekankan bahwa konsumen membeli bahan bakar bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk keperluan sehari-hari, seperti berkendara dari rumah ke kantor.
“Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida,” tambahnya.
Legislator Dapil Jawa Timur II ini juga mengusulkan agar Pertamina memanfaatkan aplikasi My Pertamina untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terdampak oleh masalah oplosan tersebut.
“Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina mereka ganti kasih Pertamax secara gratis selama setahun, misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu atau sebulan. Atau apa yang bisa bapak lakukan yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat,” ujarnya.
