Selain soal galian C, puluhan sopir dump truck yang tergabung dalam Persaudaraan Sopir Dump Truck (PSDT) Pulau Ambon ini juga memprotes kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi sopir dump truck.
“Sistem barcode serta pembatasan waktu menyulitkan operasional kami di lapangan. Kami dipersulit membeli solar. Bahkan diwajibkan membeli Pertalite minimal Rp 50.000 sebelum bisa membeli solar. Sementara di Pulau Jawa pembelian BBM lebih mudah. Ini tidak adil,” kata Stewart.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, menanggapi para pendemo mengatakan, aspirasi tersebut, akan difasilitasi lewat pertemuan dengan seluruh pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
“Setelah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Maluku, kami sepakat menggelar pertemuan pada Kamis mendatang dengan menghadirkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik,” kata Richard.
Ia menegaskan DPRD Maluku berkomitmen menjadi jembatan aspirasi masyarakat, khususnya para sopir dan buruh yang terdampak kebijakan penutupan galian C, dengan tetap memperhatikan aspek aturan dan lingkungan. *
