Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Mufti Fathul Barri mengungkapkan setidaknya terdapat 4 gelombang proyek dan izin berbasis lahan yang mengancam Kepulauan Aru. Mulai dari eksploitasi hutan dan sumber daya perikanan dari tahun 1970-2000, rencana konversi 500.000 hektar hutan menjadi perkebunan tebu oleh PT Menara Group pada tahun 2007-2013, rencana peternakan sapi seluas 65.000 hektare (Jhonlin Group) pada tahun 2014-2021, dan sekarang izin-izin itu kembali hadir dengan wajah baru melalui perdagangan karbon oleh anak Melchor Group dengan luas 192 ribu hektare dan re-aktivasi izin PBPH-HA PT Wana Sejahtera Abadi dengan luas 54,5 ribu hektar.
Meskipun banyaknya ancaman yang menggempur, katanya, masyarakat adat Kepulauan Aru tidak tinggal diam saja. Melalui gerakan #SaveAru, sebuah inisiatif akar rumput yang muncul dari kesadaran kolektif akan ancaman serius terhadap tanah adat, mereka berhasil menggagalkan rencana maupun operasi dari proyek-proyek berbasis lahan ini. *
