Hendrik menambahkan bahwa kerja-kerja politik Hanura di daerah sejatinya bertumpu pada DPC, bukan DPD.
Karena itu, ia berharap Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), mendengar aspirasi para pengurus cabang.
Senada dengan itu, Ketua DPC Hanura Maluku Tengah, Solaiman Opier, juga menegaskan penolakan mereka. Menurutnya, keputusan DPP yang hanya mengeluarkan satu rekomendasi menyalahi prosedur.
“Dalam verifikasi administrasi sebenarnya ada empat nama yang diajukan ke DPP. Namun yang dibacakan hari ini hanya satu nama. Bahkan tanda tangan yang tercantum bukan milik Ketua Umum, tapi Ketua OKK. Kami merasa dibohongi,” tegas Solaiman.
Ia menilai langkah DPP mengabaikan hak suara DPC sebagai bentuk pengusiran dari rumah sendiri. Oleh karena itu, sembilan DPC bersepakat untuk menempuh jalur hukum partai.
“Kami akan membawa masalah ini ke Dewan Kehormatan Partai. Kami hanya menuntut hak suara kami dihargai. Jangan seolah-olah kami ini tidak memiliki hak untuk menentukan pemimpin,” ujarnya.
Sembilan DPC Hanura yang menolak keputusan DPP diantaranya adalah DPC Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kota Tual, Seram Bagian Timur, Kota Ambon, Kabupaten Buru, dan Buru Selatan. (AM-18)
