Sebagai provinsi bercirikan kepulauan, Maluku memiliki tantangan pembangunan tersendiri. Kondisi geografis yang tersebar, keterbatasan konektivitas antarwilayah, hingga keterbatasan fiskal menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara strategis.
Karena itu, pendekatan pembangunan berbasis kepulauan yang berkeadilan menjadi sangat penting agar tidak ada satu pun wilayah maupun kelompok masyarakat yang tertinggal. Dengan mengusung tema “Inklusivitas dalam Balutan Kepulauan”, pemerintah provinsi ingin menegaskan bahwa pembangunan bukan semata-mata soal infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan harus menyentuh dimensi kemanusiaan.
“Kita ingin melihat perempuan semakin berdaya, anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman, penyandang disabilitas memperoleh kesetaraan hak, serta seluruh masyarakat Maluku merasakan manfaat pembangunan. Kita ingin Maluku membangun dengan hati, menggenggam nilai keadilan sosial,” tegas Sekda.
Ia berharap Maluku dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan yang bermakna dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Di akhir penyampaiannya, Sekda mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menuju Maluku yang adil dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
