“Dengan potensi perikanan kita tetap akan memfokuskan energi kita untuk memastikan sektor perikanan ini dikelola secara maksimal. Nomenklatur LIN itu kita perlahan-lahan ganti dengan hilirisasi sektor perikanan. Sebab kalau LIN kadang-kadang asosiasi berpikir orang itu memang menganalogikan seperti lumbung padi di Jawa,” katanya saat konferensi pers di Hotel Santika, Senin, 27 Januari 2025 lalu.
Pendapat para praktisi keperpihakan perikanan terukur itu khusus untuk pemilik modal, dan bisa saja mereka menjual lagi modal. Jadi ini kontraproduktif. Perikanan terukur itu kontraproduktif dengan gagasan dibangunnya LIN. LIN itu sentra produktif, bukan untuk Maluku tapi seluruhnya.
Perbedaan LIN perikanan terukur banyak, selain pembelian kuota juga soal pendaratan, lalu siapa yang akan mengawasinya. Pemerintah Pusat dalam ini KKP, hanya mengejar pertumbuhan dan tidak mementingkan kesejahteraan.
Akan tetapi manfaat hilirisasi perikanan adalah unutk menambah nilai produk perikanan, dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan biota laut, disamping mendorong pendapatan per kapita penduduk, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meski begitu, bagi Lewerissa, yang lebih substansial dan strategis adalah bagaimana potensi besar sektor perikanan ini dapat dikelola secara maksimal dengan tujuan membangun industri perikanan yang kuat, yang tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui pengolahan dan pengembangan produk olahan hasil laut. Inilah yang dimaksud dengan hilirisasi sektor perikanan, sebagai langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan ketimbang dengan sekadar menjadi Lumbung Ikan Nasional. (Tim)
