“Metodenya masih proses. Apakah nanti kodifikasi atau omnibus law, itu belum diputuskan. Yang paling penting bagi kami adalah menyelesaikan isu-isu substansialnya terlebih dahulu,” tegas Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut, seperti dikutip dari kanal Parlementaria.
Sebagai informasi, Komisi II DPR RI saat ini tengah memetakan sejumlah isu krusial yang harus diselesaikan dalam RUU Pilkada. Setidaknya terdapat puluhan isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan sebelum menentukan bentuk regulasi yang paling tepat.
“Kita petakan dulu isu-isunya. Bisa saja ada sekitar 20 isu utama yang harus diselesaikan. Setelah itu baru kita lihat, apakah paling tepat dikodifikasi atau menggunakan pendekatan lain,” ujarnya.
Dede juga mengungkapkan bahwa pandangan para pemangku kepentingan terkait kodifikasi RUU Pilkada cukup beragam. Sejumlah akademisi, pemerhati pemilu, hingga organisasi masyarakat sipil yang diundang dalam pembahasan memberikan pandangan yang tidak seragam.
“Ada yang setuju kodifikasi, ada yang tidak. Kita terbuka terhadap semua masukan. Karena faktanya, sampai hari ini kita juga masih mencari format sistem yang paling tepat untuk Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, dinamika hukum juga masih sangat mungkin terjadi, terutama jika ke depan Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan baru yang berkaitan dengan sistem pemilu dan pilkada. Karena itu, tegasnya, DPR memilih bersikap hati-hati namun tetap bergerak dalam koridor waktu yang tersedia.
