Perjuangan panjang daerah-daerah kepulauan di Indonesia akhirnya menemukan titik terang. RUU Daerah Kepulauan akan segera dibahas secara resmi di DPR RI setelah Presiden Prabowo Subianto merespons positif usulan DPD RI.
Namun, kita harus ingat bahwa RUU ini bukanlah hasil perjuangan satu orang maupun satu lembaga saja. RUU Daerah Kepulauan merupakan hasil perjuangan panjang tujuh provinsi di Indonesia, termasuk Maluku, dan bukan hanya hasil perjuangan satu orang.
Demikian ditegaskan Pemerhati Kebijakan Publik W. Tomson di Ambon, Jumat (23/01/26).
Tomson menambahkan, DPD RI, pemerintah, masyarakat kepulauan, akademisi, dan organisasi masyarakat, semua telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperjuangkan RUU ini. Perjuangan ini telah berlangsung cukup lama, dan kini kita telah mencapai titik penting dalam proses legislasi.
Disebutkan, klaim sepihak yang menyatakan bahwa RUU ini adalah hasil perjuangan satu pihak bisa menimbulkan kesan bahwa hanya satu pihak yang berjuang, padahal sebenarnya banyak pihak yang terlibat.
Dia mengajak publik fokus pada proses selanjutnya dan dukung RUU ini agar dapat disahkan dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat kepulauan. Kita harus mengakui kerja keras semua pihak yang terlibat dan fokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
