Paripurna ini menjadi momen strategis bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menentukan arah pembangunan daerah selama masa jabatan pemerintahan periode 2025–2029.
Dalam sidang yang berlangsung di ruang paripurna utama DPRD Maluku itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyerahkan langsung dokumen Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Maluku Abdulah Asis Sangkala. Penyerahan ini menjadi langkah awal pembahasan dokumen strategis pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.(*)
Melalui dorongan pembentukan TGPF, DPR berharap penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dapat dilakukan secara lebih transparan, independen, dan mampu…
“Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai ada bagian yang terlewat, termasuk dalam mengungkap motif dan kemungkinan adanya perencanaan,” pungkasnya….
Arikamedia.id, JAKARTA – Pemerintah menyampaikan bahwa belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non subsidi, per 1 April…
”Indeks Pelayanan Publik mencapai 79,28, Tingkat kepatuhan sebesar 94%, dan Peringkat pertama di antara 13 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku,” ujarnya. Kata Wali Kota,…
“Kami ingin kejelasan, atas dasar apa kasus ini dilimpahkan ke otoritas militer. Padahal ini adalah tindak pidana serius yang harus diusut secara…
