Reformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan digital, dengan penguatan layanan publik berbasis elektronik dan keterlibatan masyarakat.
Penguatan demokrasi, stabilitas keamanan dan ekonomi, untuk menciptakan ruang pembangunan yang kondusif dan partisipatif.
Perlindungan budaya, sosial dan lingkungan berbasis kearifan lokal, melalui pengembangan ekowisata, pelestarian budaya, dan mitigasi perubahan iklim.
Pemerataan pembangunan berbasis kepulauan, dengan percepatan infrastruktur dan layanan dasar di pulau-pulau terluar dan terpencil.
Melalui forum ini, Pemprov Malut berharap masukan dari seluruh elemen masyarakat dapat memperkaya dokumen RPJMD agar lebih inklusif, kontekstual, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Diskusi publik ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membangun Malut yang tidak hanya berkembang di atas kertas, tapi tumbuh dan dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa terpencil.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan dihadiri oleh unsur akademisi, tokoh masyarakat, DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan dari dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil bertempat di Bela Hotel.
“Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi kritik, masukan, dan gagasan. Karena membangun daerah tidak bisa sendiri, tapi harus bersama,” tutup Gubernur. **
