Sebagaimana diketahui, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak khusus di Provinsi Maluku, kuat dugaan ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku terlibat dalam politik praktis.
Para Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK yang tersebar di Kabupaten dan Kota di tekan untuk tiap orang harus menyumbangkan 500 suara pada Calon Gubernur Maluku tertentu pada Pilkada tanggal 27 November Tahun 2024 mendatang.
Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Maluku Daim Baco Rahawarin mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat desa untuk tidak berpolitik praktis Pilkada 2024.
Ditegaskan, hal ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku di beberapa Kabupaten/Kota ada ASN dan Kepala Desa beserta perangkatnya ikut melakukan politik praktis.
Menurutnya, soal hak konstitusi itu keputusan masing-masing, yang penting harus menjaga agar tidak memberikan satu keputusan yang menguntungkan salah satu calon kepala daerah tertentu
“ASN, TNI dan Polri telah terikat oleh hukum atas larangan diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri,” kata Daim. (*/AM-29)
