“Kita identifikasi dulu berapa banyak yang dinonaktifkan, lalu kita koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Karena ini kebijakan lintas tingkatan pemerintahan, bukan hanya pemerintah kota saja,” jelasnya.
Di tengah upaya tersebut, dirinya juga mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota.
Pemotongan anggaran serta beban pembayaran gaji PPPK menjadi kendala dalam menjamin seluruh kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat. “Anggaran kita dipotong, ditambah beban PPPK yang harus dibayar. Itu membuat kita agak sulit untuk memenuhi semuanya,” ungkapnya.
Meski begitu, ia memastikan tidak ada warga yang benar-benar dibiarkan tanpa penanganan. Beberapa kasus warga yang sempat tidak dilayani di rumah sakit akibat BPJS nonaktif telah ditangani langsung oleh Pemkot melalui Dinas Kesehatan.
“Lewat Dinas Kesehatan, saya minta pemerintah kota menanggungnya. Ada beberapa kasus yang sudah kita tangani. Itu bukti bahwa kita tidak tinggal diam dan terus berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota berharap persoalan ini segera dibicarakan secara menyeluruh antar tingkatan pemerintahan agar ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat.karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus dijaga bersama.
