“Memang Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protocol 1967 tentang Asylum Seeker. Namun, penanganan pengungsi dari Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan hukum nasional khususnya UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri,” ucap Agus Andrianto.
Lebih lanjut, Menteri Agus menegaskan bahwa kebijakan keimigrasian dalam situasi force majeure menunjukkan kemampuan negara dalam menghadirkan kepastian hukum, menjaga ketertiban administrasi, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara proporsional.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan global, dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan sistem keimigrasian nasional tetap tangguh dan berkelanjutan. (*)
