AMBON, arikamedia.id – Hasil peninjauan lapangan anggota komisi I DPRD Kota Ambon William Pieter Mairuhu, dalam resesnya di Negeri Tawiri dan sekitarnya ditemukan banyak pelaku UMKM di Negeri Tawiri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama karena terlilit hutang kepada rentenir.
Pendapatan mereka yang terbatas seringkali habis untuk membayar hutang, sehingga menghambat perkembangan usaha mereka.
“Kondisi ini memprihatinkan, kita perlu intervensi yang tepat untuk membantu mereka keluar dari jerat hutang dan mengembangkan usaha mereka,” ujar Mairuhu saat diwawancarai di Swiss-Belhotel, Selasa,(05/08/2025).
Mairuhu mengatakan, sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, fokus utama reses ini adalah pemberdayaan UMKM guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Untuk itu, Mairuhu berencana melakukan pendataan detail seluruh pelaku UMKM di Negeri Tawiri, berkoordinasi dengan pemerintah Negeri, RT/RW setempat, dan pimpinan jemaat dari tiga agama yang ada (Katolik, Protestan, dan Islam).
Menurutnya, data ini akan menjadi dasar perencanaan program pemberdayaan UMKM di tahun 2026, termasuk dalam penentuan alokasi anggaran dari dana aspirasi.
“Kita perlu mengetahui jumlah pelaku UMKM dan jenis usaha mereka agar dapat mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran,” jelas Mairuhu.
