“Kami akan melakukan aksi penolakan terhadap Presiden Jokowi dan menagih janji Jokowi selaku Presiden RI karena dalam beberapa kali kunjungannya ke Maluku pernah menjanjikan akan membangun proyek strategis nasional (PSN), yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port. Namun sampai akhir masa jabatannya, janjinya kepada masyarakat Maluku tidak pernah terealisasi akan proyek yang dijanjikannya itu,” tegas Rifki.
SMMB menolak kehadiran kunjungan Presiden Joko Widodo di beberapa kabupaten di Maluku antaranya di Ambon, Seram Bagian Timur dan Buru Selatan.
Kembali ucapannya terkait Kabupaten Buru yang diduga masih adanya aktivitas pertambangan ilegal di gunung botak, yang pada dasarnya atas perintah Presiden Joko Widodo bahwa harus ditutup pertambangan gunung botak, namun masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan proses pertambangan ilegal itu.
Oleh sebab itu, lanjutnya, dengan kedatangan Bapak Presiden RI, Joko Widodo, SMMB akan suarakan dengan lantang bahwa masih banyaknya perampasan ruang hidup masyarakat adat di Maluku yang sampai hari ini belum juga disahkannya RUU Hukum Adat menjadi UU Hukum Adat, sehingga masih banyak eksploitasi di sekitar kawasan atau wilayah masyarakat adat dan terjadi perampasan sumber daya alam secara besarbesaran oleh Oligarki karena tidak adanya payung hukum untuk melindungi hak masyarakat adat.
