AMBON, arikamedia.id – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanela, menilai reformasi kepolisian harus diterapkan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah.
Disorotinya masih ada oknum aparat yang diduga terlibat dalam bisnis perikanan dan pertambangan di sejumlah wilayah di Maluku.
Menurut Politisi partai Hanura ini, praktik keterlibatan aparat dalam kegiatan bisnis melanggar etika dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Reformasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar dijabarkan ke seluruh Indonesia, termasuk di Maluku. Jangan hanya sebatas wacana di pusat,” kata Edison Sarimanela saat ditemui di gedung DPRD Maluku, Senin, (06/10/25).
Ia meminta Polda Maluku dan jajaran Kapolres untuk lebih tegas melakukan pengawasan terhadap bawahannya.
Kata Sarimanela, kalau terbukti bermain di sektor bisnis, apalagi di pertambangan atau perikanan, harus diberi sanksi tegas. Hanya dengan begitu kepercayaan masyarakat bisa pulih.
Dia juga menyinggung dugaan adanya aktivitas oknum aparat di wilayah Banda, yang disebut ikut terlibat dalam bisnis pertambangan.
Lebih lanjut diingatkan, agar potensi ekonomi daerah tidak dirusak oleh kepentingan individu.
