Diungkapkan, Komisi III juga menyoroti pentingnya koordinasi antar pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah dan ASDP, untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan menghindari penundaan.
Menurutnya, pengusulan pembangunan dermaga, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani dengan baik, akan menjadi prioritas utama dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, bahwa dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Daerah , dan pihak terkait lainnya, pengembangan infrastruktur transportasi laut di Maluku dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan Maluku ini. *