“Rapat ini bukan hanya formalitas. Kita ingin memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga punya komitmen konkret. RAN-PK adalah kerja bersama dan menjadi warisan kebijakan untuk generasi mendatang,” tegasnya, dikutip dari web Kemenko PMK.
Warsito menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian bersama: pertama, sinergi lintas sektor sejak tahap perencanaan; kedua, komitmen konkret dalam bentuk program dan indikator kinerja; ketiga, keberpihakan anggaran yang mencerminkan posisi strategis kebudayaan sejajar dengan sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Dalam sesi diskusi, Bambang Wibawarta menekankan pentingnya memasukkan aspek kecerdasan buatan (AI) dalam program pemajuan kebudayaan, agar teknologi tidak mengikis nilai budaya, melainkan memperkaya kreativitas dan coraknya.
Sementara itu, Qurrota A’yun mengingatkan perlunya model pendanaan yang terbuka dan partisipatif, tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga menggandeng sumber pendanaan alternatif melalui pendekatan pentahelix.
Menutup arahannya, Warsito menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi warisan hidup bangsa, bukan sekadar dokumentasi.
“Mari kita wujudkan RAN-PK ini sebagai instrumen nyata, bukan sekadar arsip. Kebudayaan harus menjadi ruh pembangunan nasional,” pungkasnya.