Kementerian Hukum, ujarnya, bakal memverifikasi kedua struktur kepengurusan itu bila sudah ada pengajuan. Namun, dia mengatakan bahwa belum menerima pengajuan struktur kepengurusan PMI, baik dari versi JK maupun Agung Laksono.**
Ragam Respons Menteri Kabinet Prabowo soal Kisruh Dualisme Kepengurusan PMI
