“Kami berharap Kemendes PDT melakukan evaluasi terhadap keputusan PHK sepihak TPP Desa ini,” tambahnya.
Perwakilan TPP Desa Kandidatus Angge menyampaikan kehadiran mereka mewakili 1.040 TPP dari 37 Provinsi di Indonesia yang tanggal 16 Januari 2025 menerima Surat Keputusan Kemendes PDT untuk dikontrak kembali hingga 31 Desember 2025. Atas dasar itu, para TPP Desa kembali bekerja sesuai tugasnya.
Namun pada Maret 2025, Kemendes PDT menyatakan tidak memperpanjang kontrak TPP desa yang pernah maju mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2024. Bahkan gaji mereka yang sudah bekerja dari Januari hingga Februari tidak dibayarkan.
Padahal terkait hal itu, pada 27 Juli 2023 Kemendes menerbitkan surat edaran ke KPU pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menyatakan jika Pendamping Desa tidak wajib mundur atau cuti sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
“Atas dasar surat Kemendes itu, kami mencalonkan diri di Pemilu 2024. Atas kondisi saat ini, kami sangat berkeberatan. Untuk itu, kami mohon bantuan DPD, karena kalaupun peraturan baru Kemendes diberlakukan harusnya tidak berlaku surut ke belakang,” ujar Kandidatus Angge.
Perwakilan TPP Desa lain, Fety Anggrani Dewi menambahkan, jika audiensi telah mereka lakukan dengan Kemendes-PDT, tapi tidak ada titik temu. Mereka juga sudah melaporkan masalah ini ke Ombudsman serta audiensi dengan Komisi V DPR tapi kurang mendapat dukungan. Karena itu, DPD menjadi harapan bagi mereka.
