Dengan fakta bahwa Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara, di mana 80% populasi atau sekitar 229 juta jiwa telah terhubung internet, maka dari itu ia menekankan kualitas informasi menjadi penentu kohesi kebangsaan.
“Masyarakat kita menghabiskan hampir 3 jam sehari di media sosial. Ini artinya, stabilitas sosial dan kohesi kebangsaan kita sangat bergantung pada kualitas informasi yang disajikan oleh pers,” ujarnya.
Menyadari tantangan ekonomi media yang berat akibat disrupsi ini, pemerintah berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Muhaimin memastikan bahwa negara akan terus mengawal keberlanjutan ekonomi media agar tetap adil, dilansir dari Monitor.
“Pemerintah tidak akan membiarkan pers berjalan sendirian. Kebijakan untuk mengokohkan ekonomi media, seperti advokasi publisher rights, akan terus kita jalankan dengan sungguh-sungguh agar jurnalisme berkualitas tetap menjadi suluh demokrasi,” tegasnya.
Kolaborasi untuk Kesejahteraan Rakyat
Menutup sambutan, Muhaimin mengajak insan pers untuk berkolaborasi dalam mengedukasi publik mengenai program-program prioritas nasional yang menyentuh rakyat langsung.
“Kami mengajak seluruh insan pers untuk berkolaborasi mengedukasi publik melalui konten yang memberdayakan. Pers harus menjadi jembatan agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa dapat dipahami dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
