JAKARTA, arikamedia.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dianggap tidak mengambil kesempatan untuk membenahi Pertamina saat menjadi komisaris utama.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menanggapi pernyataan Ahok mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023.
“Beberapa hari ini kita menyimak wawancara Pak Ahok soal kasus Pertamina Patra Niaga. Beliau mengaku melihat banyak ketidakberesan saat menjadi komisaris utama. Pak Ahok seharusnya menjadi whistle blower saat ada di posisi tersebut, namun itu tidak terjadi,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/3/2025).
1. Ahok harusnya menindaklanjuti
Menurut Andy, jika benar ada indikasi korupsi di Pertamina, Ahok seharusnya berani menindaklanjuti sesuai aturan main yang ada saat menjabat komisaris utama.
“Saat menjabat komisaris utama, Pak Ahok punya kewenangan besar untuk mencegah dan mengawasi direksi. Bahkan saat baru menemukan indikasi, komut bisa membuat mekanisme pemeriksaan. Pertamina punya tata kerja organisasi yang mengatur tentang whistle blower system (WBS) untuk mencegah dan menemukan jika terjadi dugaan pelanggaran. Misalnya fraud, kecurangan dalam laporan keuangan, konflik kepentingan, korupsi, suap, dan lain-lain,” ujar dia, dilansir dari IDN Times.
