Karena itu, dirinya mendorong dilakukannya rapat koordinasi secara rutin untuk mengintegrasikan data dan menyamakan perencanaan pembangunan.
Apalagi mekanisme pengusulan ke kementerian ke depan berpotensi berubah dengan penekanan pada kondisi lapangan serta rekomendasi gubernur.
“Kami khawatir jangan sampai usulan tidak mendapat rekomendasi gubernur atau rekomendasinya gugur,” katanya.
Sinkronisasi antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar seluruh usulan pembangunan sejalan dan realistis. Dengan begitu, lebih jauh diungkapkan, usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat tidak terlalu tinggi dan memiliki skala prioritas yang jelas.
“Perlu duduk bersama untuk mendengar apa saja prioritas di kabupaten/kota dan apa dasar usulan tersebut,” ujarnya.
Ia juga berharap setiap usulan pembangunan ke depan dapat ditembuskan kepada DPRD Provinsi Maluku agar menjadi referensi bersama dalam proses pengambilan kebijakan. ***
