Politisi PKS itu menyampaikan protes kerasnya dengan menyebut pemerintah telah membohongi masyarakat Maluku, dan tidak ada perlakuan adil bagi Maluku. Kata dia, sudah bertahun-tahun 3 WPP ada di Maluku tidak direalisasikan dan kontribusi tertinggi sebanyak 37 persen untuk negara ini. Padahal kata dia, untuk membangun kereta api di Bandung dan membangun ibu kota negara bisa, sementara untuk merealisasikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional pemerintah kehabisan anggaran.
Jika melirik pernyataan anggota DPR RI ini, yang menjadi pertanyaan kelanjutannya bagaimana? Padahal teriakan itu sudah terjadi sejak tahun 2022. Lalu perkembangannya hingga tahun 2025 dengan Presiden Prabowo saat ini?
Karena yang memenuhi syarat, seperti minimal potensi 20 persen yaitu 4,6 juta ton dari 12,5 juta ton potensi Sumber Daya Ikan Nasional hanya di Maluku.
Syarat lain semisal rata-rata produksi ikan 50-60 persen per tahun, kemudian memiliki minimal dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP), juga dimiliki oleh Maluku. Maluku punya tiga WPP yakni 714 Laut Banda, 715 Laut Seram dan 718 Laut Arafura. Sisi lain terdapat pusat layanan perikanan nasional, yakni di Tantui dan Tual.
Hampir semua di pusat khususnya KKP RI saat itu mengaku bahwa LIN-ANP tidak dibatalkan dan tetap berjalan, pemerintah pusat terus mematangkan proses perencanaan.
