Ditambahkan, atas kondisi tersebut, Komisi III DPRD Maluku berencana menggelar rapat internal dan memanggil pihak BRI untuk dimintai penjelasan secara resmi.
Menurut Alhidayat, ini yang menjadi persoalan besar. Dana tiba-tiba dicairkan, padahal masyarakat tidak pernah menandatangani atau menyetujui. Namun BRI tetap melakukan pemotongan.
“Setelah aktivitas perkantoran kembali normal, Komisi III akan rapat internal dan memanggil pihak bank. Ini menyangkut perlindungan hak-hak nasabah,” tegasnya.
Nilainya, kasus tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana, baik sebagai dugaan penipuan maupun kredit fiktif, karena menyangkut pencairan dana tanpa persetujuan nasabah. **
