Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK juga menyinggung soal Ketum Partai Golkar harus kader, minimal pernah jadi pengurus lima tahun di level pusat, dan 1 tahun di bawahnya atau provinsi. Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Airlangga akan digantikan Bahlil Lahadalia.
“Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi,” katanya.
Sosok Ketum Partai Golkar periode 2004-2009 itu juga menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Arilangga. JK menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember.
“(Ketum) Golkar tradisinya kan dipilih di munas, nah munas masih nanti bulan Desember,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan MetroTV terkait mundurnya Airlangga.
JK menduga adanya tekanan eksternal terhadap Airlangga yang menengarainya memutuskan mundur, meski tidak menepis kemungkinan Airlangga memiliki alasan pribadinya sendiri. Pasalnya, ia menilai Airlangga berhasil memimpin Golkar pada Pemilu lalu, dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR.
