BeritaNasionalPolitikUtama

Pro-Kontra Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar, Idrus Marham Vs Agung Laksono

176
×

Pro-Kontra Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar, Idrus Marham Vs Agung Laksono

Sebarkan artikel ini
Bahlil Lahadahlia

Setelah terpilih kembali sebagai presiden dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019, Jokowi lalu memboyong Bahlil masuk kabinet. Awalnya, pada Oktober 2019, Presiden melantiknya sebagai Kepala BKPM. Setelah itu, Bahlil diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada April 2021 seiring pembentukan Kementerian Investasi.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia enggan merespons siapa kira-kira pengganti Airlangga usai mundur dari jabatan ketua umum. Alih-alih merespons peluang Bahlil, Doli mengatakan partainya sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.

“Jangan sampai pengunduran diri Pak Airlangga ini mengganggu konsentrasi Partai Golkar menghadapi Pilkada,” ucapnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Di sisi lain, Golkar akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas pelaksana tugas yang akan menggantikan posisi sementara ketua umum. Doli berujar seluruh wakil ketua umum Golkar berpeluang untuk menjadi pelaksana tugas. “Sebaiknya memang dilakukan secara musyawarah mufakat,” kata dia.

Baca Juga  Rayakan HUT Ke-17, Ketua FJPI Maluku Harap 2025 Bisa Gelar Kegiatan Berbasis Gender  

Sehari sebelumnya, pada Senin, 12 Agustus 2024, Idrus juga telah mengungkapkan bahwa Bahlil merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Airlangga. Pihaknya mengatakan Bahlil ramai dukungan jika maju mencalonkan diri sebagai kandidat ketum. “Ya maju dan saya kira semua dukung. Saya kira semua dari bawah dukung,” kata Idrus Marham melalui sambungan telepon kepada awak media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

“Hal ini juga adalah implementasi dari Program Asta Cita Presiden RI poin ke-8 yaitu ‘Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis, serta meningkatkan Toleransi…

Berita

Ahmad juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menguatkan fungsi pengawasan dalam struktural dan tata kelola BUMD. Ia menyebut, komisaris BUMD juga harus…