Ia juga mengatakan bahwa ia siap bekerja sama dengan Macron dan para pemimpin Prancis lainnya untuk “menyusun rencana serius” guna mengatasi masalah tersebut.
Kementerian menekankan bahwa sejak Konvensi Wina 1961, duta besar tidak diizinkan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.
Surat Kushner menggemakan komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang juga menulis surat kepada Macron pekan lalu. Di dalamnya, ia menuduh pemimpin Prancis tersebut berkontribusi pada antisemitisme dengan menyerukan pengakuan internasional atas negara Palestina. Prancis berencana untuk secara resmi mengakui Palestina pada bulan September.
Ketika Macron mengumumkan hal tersebut, ia berkata, “Kita harus membangun Negara Palestina, memastikan keberlangsungannya, dan memastikan bahwa dengan menerima demiliterisasinya dan sepenuhnya mengakui Israel, negara ini berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah. Tidak ada alternatif lain.”
Sebelumnya, ia secara terbuka mengkritik antisemitisme karena bertentangan dengan nilai-nilai Prancis dan peningkatan keamanan untuk melindungi sinagoge dan pusat-pusat Yahudi lainnya sebagai respons terhadap insiden antisemit yang terkait dengan konflik Gaza.
