Selain itu, kebijakan mendadak seperti pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 justru memperburuk situasi.
Dalam demonstrasi ini, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:
– Efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis agar tidak terlalu besar dan boros anggaran.
– Mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu Perampasan Aset guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi.
– Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai melemahkan transparansi dan akuntabilitas.
– Evaluasi total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tidak menjadi lahan korupsi.
– Mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi kelas ekonomi.
– Menolak revisi UU Minerba yang berpotensi menguntungkan oligarki tambang.
– Menghapuskan dwifungsi militer di sektor sipil, agar demokrasi tetap terjaga.
– Reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri, guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Iqbal Chiesa, menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang justru dinilai memperburuk kondisi rakyat.
