Pertanyaannya: apakah bisa tegas ketika yang disorot juga berkaitan dengan mereka?” tanya Saleh. “Jadi seperti jeruk makan jeruk.” Kritik atas keterlibatan SPPG Polri hadir di tengah tekanan tajam perihal MBG itu sendiri yang dianggap, satu di antaranya, sarat konflik kepentingan.
Riset CELIOS menunjukkan sekitar 79% responden menyadari adanya konflik kepentingan dalam penunjukan langsung vendor untuk menjalankan MBG. Kemudian hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menggambarkan bahwa ratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek di MBG diduga sebab koneksi dengan lingkaran pejabat atau kekuasaan.
Dari total 102 yayasan yang diteliti ICW, keterhubungan itu merentang dari partai politik, pebisnis, birokrasi pemerintahan, relawan pilpres, militer, bahkan individu yang pernah tersangkut kasus korupsi.
Saleh, dengan bersandar pada riset-riset yang dibikin CELIOS, mengungkapkan bahwa semestinya program sebesar MBG tidak diterapkan secara sentralistik, top down, melainkan diturunkan langsung kepada subjek yang berkepentingan: sekolah-sekolah. “Jadi, biarkan sekolah yang mengelola, biarkan skemanya seperti itu, dengan kemitraan bersama kantin-kantin sekolah atau masyarakat,” kata Saleh. (*)
