Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menggarisbawahi anggaran MBG kepolisian tidak mengambil alokasi DIPA Polri. “Semua dari anggaran MBG dan BGN,” jawabnya ketika dikonfirmasi BBC News Indonesia, Senin (16/2), seperti diberitakan BBC Indonesia.
Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional pada 29 Desember 2025, pemerintah memberikan dana awal sebesar Rp500.000.000 untuk persiapan SPPG. Uang ini dipakai pembelian bahan baku makanan, biaya operasional, serta insentif bagi pemilik SPPG.
Yang disebut terakhir, yakni ihwal insentif, pemerintah masih mengacu juknis (petunjuk teknis) yang sama untuk mematok Rp6.000.000 kepada SPPG yang “telah memenuhi standar kapasitas dan spesifikasi teknis yang ditetapkan BGN.” Pemberian insentif dilakukan tanpa bergantung pada jumlah porsi yang dilayani.
Sifat pembayaran insentif adalah harian dan berlaku selama periode dua tahun sejak SPPG mulai beroperasi. Dengan kata lain, dalam satu tahun, insentif ini bakal diserahkan sebanyak 313 kali, mengikuti hari operasional SPPG pada 2026. Meski sekolah libur, SPPG tetap memperoleh insentif.
Dasar perumusan angka Rp6.000.000 didapatkan dari ekuivalen—persamaan—alokasi Rp2.000 per porsi dikalikan kapasitas layanan 3.000 penerima manfaat per hari. Insentif tidak dibebani objek pajak penghasilan selama SPPG bernaung di bawah yayasan atau entitas yang tidak bergerak mencari keuntungan.
