Selain seminar, dua langkah penting juga dilakukan dalam kegiatan ini.
Pertama, penandatanganan pernyataan komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pimpinan lembaga adat, dan lembaga keagamaan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di desa, negeri, serta komunitas keumatan di seluruh Maluku.
Kedua, penandatanganan MOU antara Polda Maluku dan pimpinan 10 rumah sakit di Kota Ambon terkait layanan Visum Et Repertum gratis bagi korban kekerasan.
Langkah ini sangat penting karena selama ini biaya visum sering menjadi kendala bagi korban dalam memperjuangkan proses hukum.
“Tidak sedikit korban yang akhirnya mundur karena tidak mampu membayar biaya visum. Padahal visum adalah salah satu alat bukti penting dalam proses hukum. Sangat tidak manusiawi jika penderitaan korban justru dibebani biaya,”jelasnya
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran Polda Maluku, tenaga kesehatan, serta berbagai lembaga yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.
Ia tak lupa mengajak seluruh pihak menjadikan momentum Hari Perempuan Internasional 2026 sebagai penguatan komitmen bersama dalam melindungi perempuan dan anak.
“Ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi pada sejauh mana kita mampu melindungi mereka yang paling rentan di antara kita, yaitu perempuan dan anak,” tutupnya. (AM-18)
