Pertama, PGI, yang menaungi 105 sinode anggota dari Aceh hingga Papua, bersama 30 PGIW dan berbagai lembaga oikumenis, menyatakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional yang sedang berlangsung di Merauke. Sikap ini akan dibawa secara resmi kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Kedua, PGI menolak militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme yang dinilai melemahkan hak-hak masyarakat, demokrasi, serta partisipasi kritis warga.
PGI juga menegaskan dukungan penuh kepada masyarakat adat Papua Selatan yang menyuarakan penolakan terhadap PSN. “Ini bukan sikap institusional yang berdiri sendiri. Kami belajar dari masyarakat, berbicara dengan MRP, dengan mama-mama, dan berdiri bersama mereka,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, PGI berencana meminta pertemuan langsung dengan pemerintah, termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto, guna menyampaikan sikap Sidang MPL sekaligus mengajak gereja-gereja dan komponen masyarakat Papua untuk berdialog secara terbuka. “Waktu akan membuktikan hasilnya. Tetapi ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kami ingin menegaskan: gereja-gereja sudah berbicara,” pungkasnya. (***) Sumber – PGI.OR.ID
