Meski demikian,dirinya tidak menutup mata terhadap adanya potensi maladministrasi yang masih perlu dibenahi agar tidak memengaruhi efisiensi birokrasi, proses bisnis, maupun biaya transaksi masyarakat.
“Kita harus memastikan tidak ada maladministrasi yang menghambat akses layanan.ke depan, lebih banyak dinas akan dievaluasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Keberhasilan ini sambung dia,tidak lepas dari peran penting Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial yang dinilai konsisten meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membangun sumber daya manusia sebagai modal utama ekonomi daerah.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet, menegaskan bahwa evaluasi pelayanan publik dilakukan setiap tahun terhadap seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Tujuannya memastikan pemerintah daerah benar-benar menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Tahun ini Kota Ambon mendapat perhatian khusus karena berhasil mempertahankan opini tertinggi dan tetap berada di zona hijau dengan kualitas terbaik, ini memiliki nilai ekonomis strategis karena pelayanan yang baik meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, produktivitas masyarakat, serta mendorong investasi,” ucapnya
