Dia mengatakan hal itu dibutuhkan untuk kepentingan program-program strategis pada masa pemerintahan Prabowo.
“Maka perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).
Selain itu, menurutnya harus ada tranformasi untuk Kementerian BUMN. Menurutnya nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.
Burhanuddin mengatakan perbahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.
“Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” pungkasnya.**
Perdana! Prabowo Bakal Punya Menteri Penerimaan Negara
