Pemerintah dan DPR sepakat RUU tentang Perampasan Aset masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Selain RUU Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri dan RUU tentang Kawasan Industri juga diusulkan masuk prolegnas prioritas 2025.
“Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait dengan tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi prolegnas tahun 2025. Jadi RUU tentang Perampasan Aset, terima kasih,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di ruang rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.
Pemerintah, dia menegaskan, siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR. “Hari ini kami harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draf RUU tentang Perampasan Aset,” ujar Supratman.
Ia lantas menambahkan, “Nanti naskah akademik maupun juga materi RUU-nya kita boleh saling sharing nanti.” **
