Arikamedia.id, AMBON – Penutupan aktivitas tambang galian batuan di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon,memicu protes dari para sopir truk dan Forum Gerakan Peduli Masyarakat Maluku (FGPM Maluku).
Aksi unjuk rasa tersebut digelar di Kantor DPRD Kota Ambon dan diterima langsung oleh Komisi III DPRD Kota Ambon.
Para sopir truk menyuarakan keresahan mereka akibat terhentinya aktivitas tambang yang berdampak langsung pada mata pencaharian ratusan kepala keluarga. Mereka menilai kebijakan penutupan tambang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap perekonomian kota.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far-Far menjelaskan bahwa pihaknya menerima dan memfasilitasi aspirasi para demonstran yang mayoritas merupakan sopir truk yang beroperasi di wilayah tambang batuan di Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala.
“Komisi III DPRD Kota Ambon hari ini menerima penyampaian aspirasi dari aliansi masyarakat untuk memfasilitasi kepentingan para sopir yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas tambang batuan,” ujarnya di DPRD Kota Ambon, Jumat, (23/01/26).
Menurutnya, kebijakan penutupan seluruh aktivitas tambang di dua wilayah pengemban secara otomatis berdampak langsung terhadap para sopir dan pelaku usaha lainnya karena berkaitan dengan mata pencaharian mereka.
