Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk memperbaiki situasi. Pertama-tama, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih intensif dan terkoordinasi harus dilakukan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam hal pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal dengan meningkatkanjumlah dan kualitas personel serta memperbaiki infrastruktur dan teknologi pendukung.
Selain itu, perlu ditingkatkan juga kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan dampak buruk dari praktik tambang ilegal.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan. Ini termasuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan, baik legal maupun ilegal, di Pulau Buru harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terbuka untuk diawasi oleh publik. Pemerintah juga perlu secara tegas menindak praktik korupsi yang merugikan, dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat lokal dalam proses penanganan tambang emas ilegal di Pulau Buru. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga lingkungan yang lestari dan mengelola sumber daya alam dengan baik.
