AMBON, arikamedia.id – Pengawasan Komisi IV DPRD Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terkhususnya SMA/SMK dibawah naungan Dinas Pendidikan yang menjadi mitra komisi, ditemukan masalah diduga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku menghambat kenaikan pangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jadi pengawasan bukan hanya untuk sekolah tetapi juga kita perlu mendengar aspirasi dari para Guru. Banyak yang keluhkan kenaikan pangkat yang sudah beberapa tahun diurus, tetapi belum ditindaklanjuti BKD. Begitu juga dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” kata Ketua Komis IV DPRD Maluku, Saoda Tethol kepada jurnalis di Kantor DPRD Maluku Karpan Ambon, Senin (03/03/25).
Ketua Komisi IV Saoda Tethol mengaku saat pengawasan hampir keseluruhan ASN mengeluhkan lambatnya proses yang dilakukan BKD. Padahal pengurusan kenaikan pangkat sudah dilakukan beberapa tahun lalu.
Dikatakan, selain kenaikan pangkat dan TPP, Guru juga membutuhkan pembangunan gedung sekolah baru untuk SMA 1. Pasalnya sekolah yang sudah berdiri selama 46 tahun ini terlihat memprihatinkan, dimana banyak ruangan yang retak, termasuk terdampak gempa beberapa tahun lalu yang belum ditangani.
Menurutnya, mereka butuh ada pembangunan gedung baru, tapi dana pusat hanya untuk rehab, maka mereka meminta untuk adanya pembangunan ruang guru, kelas, aula, pagar.
