Secara khusus sebagai perwakilan Kementerian Keuangan diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal keuangan negara demi tercapainya program-program nasional di wilayah Maluku.
Kanwil DJPb Provinsi Maluku bersama Kanwil DJBC, KPP Pratama Ambon, KPKNL Ambon serta unit vertikal lainnya diharapkan mampu memberikan dukungan layanan fiskal bagi pelaksanaan APBN di Provinsi Maluku.
“Dalam upaya tersebut diperlukan kerja sama erat dengan para pemangku kepentingan seperti penyaluran TKD bersama dengan pemerintah daerah setempat. Memadukan kebijakan fiskal dan moneter dilakukan bersama Bank Indonesia untuk mendukung perekonomian,” ujarnya.
Dikatakan, koordinasi antara Kanwil DJPb juga dilakukan bersama Instansi vertikal Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Penajaman kebijakan pemerintah dalam bentuk riset dan penelitian dilakukan bersama para akademisi berkaitan dengan kebijakan fiskal, serta kerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan potensi investasi dan perekonomian daerah terus menerus dilakukan.
Menurutnya, dari sisi perekonomian regional diungkap bahwa sampai dengan bulan Maret 2025 perkembangan harga telah kembali mengalami inflasi month to month sebesar 1,72% dan secara y-on-y berada pada tingkat inflasi 3,54% yang mana telah berada di atas target BI di angka 2,5% plus minus 1%, menandakan adanya dorongan dari permintaan yang tinggi mengingat bulan Maret bertepatan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan disertai dengan pembayaran tunjangan hari raya bagi ASN (sektor pemerintahan masih mendominasi dalam struktur perekonomian Maluku yang menjadi sektor kedua terbesar).
