Munir juga mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir. **
Berdasarkan UU No 25 Tahun 2007, Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, pelaku usaha menengah…
Selain Ranperda Penyertaan Modal, Bapemperda juga tengah mempersiapkan harmonisasi untuk Ranperda lainnya. “Besok, kami akan melakukan harmonisasi terkait dengan Ranperda Kawasan Tanpa…
Sementara Triyono Indrasiwi Kuncoroaji dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) bidang Otomotif dan Elektronika menjelaskan bahwa TKA adalah program…
Era Reformasi 1998 meruntuhkan Orde Baru membuka pintu bagi kebebasan pers. UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjadi tonggak. Pers tidak lagi…
Director and Chief Human Resource Officer IOH, Irsyad Sahroni, mengatakan, komitmen Indosat dalam memberdayakan masyarakat Indonesia tidak hanya berfokus di perkotaan, tetapi…
