AMBON, arikamedia.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dinilai minim perhatian terhadap infrastruktur dasar di daerah termasuk Jembatan Wai Ela di Jazirah Leihitu kini rusak parah, padahal menjadi urat nadi akses masyarakat menuju negeri mereka.
Jembatan yang hingga kini justru diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Komisi III mendesak Pemprov dan instansi teknis segera menyusun rencana jangka panjang perbaikan jembatan. Pentingnya penanganan terpadu terhadap infrastruktur yang terdampak bencana dan digunakan masyarakat secara intensif.
“Warga sampai harus minta-minta dari kendaraan yang lewat, sekadar membeli bahan untuk perbaikan. Ini fasilitas umum, tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat. Kalau sudah seperti ini, artinya negara absen,” ujar Reza Moni dalam rapat kerja Komisi III bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Dinas Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanan Jalan Nasional (BPJN), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, diruangan komisi III pada Rabu (16/07/25).
Reza menuturkan, tiap tahun hanya ganti kayu, tidak tahu kapan berakhir, sementara progres konkret dari pemerintah, tidak jelas apakah statusnya jalan nasional atau lewat Inpres.
“Ini bukan soal jembatan saja, ini soal keselamatan. Kalau dibiarkan, bisa membahayakan pengguna. Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah ada korban,” pungkas Reza.
