Nikijuluw mengungkapkan bahwa pemotongan TKD turut mempengaruhi realisasi 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Program-program tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih, pembangunan dan perbaikan jalan, penerangan jalan umum, hingga pemberdayaan UMKM.
“Janji politik harus tetap diupayakan, terutama yang menyangkut infrastruktur dasar.jalan,drainase, talud penahan pantai, pengendalian banjir, hingga pencegahan longsor adalah kebutuhan mendesak warga,” tegasnya.
Ia menambahkan,dalam situasi darurat atau bencana alam, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak bertindak.
Namun realita fiskal membuat banyak rencana pembangunan yang telah disusun OPD harus direvisi,ditunda, atau dilaksanakan secara bertahap. Ia juga menyoroti dampak pemotongan TPP terhadap daya beli ASN meski bukan gaji pokok, TPP memiliki peran penting dalam menopang kesejahteraan pegawai dan roda ekonomi daerah.
“ASN adalah pelaksana pelayanan publik.ketika kesejahteraan mereka terganggu, dampaknya akan dirasakan,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi Pemkot Ambon berencana memanfaatkan dana insentif dari penghargaan Sutami Award yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut akan difokuskan untuk belanja modal, terutama pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
