Pemerintah harus deal dengan BUMN Garuda, dan airlines swasta lainnya kalau bisa turunkan harga tiket yang ke Maluku dan ke kabupaten-kabupaten di Maluku. Secara reguler kita tidak bisa bersaing dengan Komodo, Wakatobi, Manado, Makasar karena kita sangat mahal.
Potensi laut 90% tapi infrastruktur tidak ada. Pelabuhan khusus menerima kapal pesiar tidak ada. Kapal yacht 150 Meter panjang. Padahal itu potensi mendatangkan PAD khusus untuk wisata bahari.
Memang secara nasional dia tidak diatur di UU Nomor 10 tahun 2009. Tapi secara otonomisasi pemda punya otoritas untuk membuat Perda untuk membangun infrataruktur atau cari investor.
Jangan ada objek wisata yang dikuasai pemerintah lalu dibilang unggul. Kenapa yang dikelola masyarakat dan sudah menjadi tempat yang dikunjungi wisatawan kenapa sampai tidak ditetapkan sebagai satu objek. (AM-29).
